JAKARTA — Kamis, 18 Desember 2025, Dalam rangkaian kunjungan diplomatik Delegasi Kedutaan Besar Prancis ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mabes Polri 1 Pejaten, Polri menyerahkan Buku Menu MBG “Rasa Bhayangkara Nusantara” kepada delegasi sebagai bagian dari kegiatan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerahan buku ini menjadi simbol komitmen Polri dalam mendukung Asta…

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia menghadirkan paradigma baru dalam pelaksanaan Operasi Lilin-2025 dengan tema “Gelar Pelayanan Publik Menjaga Momentum Sosial–Spiritual Masyarakat”. Dalam paradigma ini, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman, tetapi juga sebagai penjaga kedamaian dan kekhidmatan perayaan Natal dan Tahun Baru, sekaligus pelindung suasana sosial dan spiritual masyarakat. Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan,…

JAKARTA – Divisi Humas Polri menyampaikan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap enam anggota Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengroyokan debt collector atau mata elang (matel) di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Sidang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.45 WIB, di Gedung Presisi…

BENGKULU SELATAN – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif, khususnya menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polsek Kota Manna, Polres Bengkulu Selatan melaksanakan Kegiatan Imbangan Operasi Pekat Nala 2025 di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Manna, Iptu Erik Fahreza, S.H, bersama personel Polsek Kota…

Pernyataan Mahfud MD yang menyebut Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Polri serta Undang-Undang ASN merupakan kesimpulan yang terlalu disederhanakan dan tidak mencerminkan pembacaan hukum yang utuh. Dalam negara hukum, perdebatan normatif tidak boleh berhenti pada tafsir tekstual semata, apalagi jika mengabaikan penjelasan undang-undang dan asas-asas dasar…

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari…

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano,…

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan tidak sepakat terhadap wacana Presiden dapat menunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) secara langsung tanpa melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Usulan atau wacana yang sedang berkembang…

TAPANULI TENGAH – Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali melaksanakan aksi kemanusiaan berupa pemberian bantuan pakaian dan selimut kepada warga yang menjadi korban pascabencana alam di wilayah Kecamatan Tukka. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025, ini bertujuan meringankan beban warga yang kehilangan harta benda akibat banjir dan tanah longsor. Penyaluran bantuan…